Gagal dirasionalisasi Anggaran DPRD Kotim 11.3 M Diringi Kata Diam-diam

oleh -277 views

Ketua Fraksi Partkai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) heran sikap pemerintah kabupaten (Pemkba) setempat terkait pengembalian anggaran yang dirasionalisasikan / dikurang dengan diiringi kata diam-diam. Rencana pengembalian anggaran Rp 11,3 Miliar ke DPRD Kotim tersebut sesuai hasil rapat antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Saya aneh , kenapa ada kata diam-diam terkait anggaran yang semula dirasionalisasi itu. Dan ketika mengajukan intrupsi untuk menanyakan yang dimaksud dengan diam-diam langsung pimpinan rapat mengetuk palu bahwa rapat telah selesai dan ini sangat mengecewakan kerna permasalahan perlu kejelasan kerna sampai saat ini masih belum ada kejelasan berkaitan permasalahan rasionalisasi anggran APBD Kotim untuk penanganan masalah covid-19,” kata Ketua Fraksi PKB Kotim M Abadi.

Dia mengatakan, pihaknya mengetahui adanya rasionalisasi berdasarkan surat edaran bupati. Sementara menurut ketentuan, Pemda dalam hal ini eksekutip diberi ruang untuk meresionalisasi APBD mendahului APBD perubahan. Tetapi tetap diberitahukan kepada DPRD.

“Pemberitahuan tersebut harusnya dalam bentuk dokumen surat seperti format dalam lampiran menteri keuangan bukan melalui surat edaran kepala daerah,” ucapnya.

Dia juga menyayangkan sikap ketua DPRD Kotim yang tidak menghargai intrupsi anggota, seolah DPRD Kotim hanya miliknya. “Dan sangat disayangkan ketua DPRD Kotim tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan interupsi terkait hal itu. Padahal sebelum rapat sudah disampaikan, tetapi tidak ada tanggapan. Itu karena ada pemahaman bahwa DPRD hanya sekedar diberitahu berkaitan dengan rasionalisasi anggaran APBD,” ujarnya.

Dia menegaskan dalam SKB menteri dalam negeri dan menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tanggal 9 April 2020, sudah sangat jelas terkait rasionalisasi anggaran tersebut. Pada point keduabelas ditegaskan, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD Tahun anggaran 2020 pada (hurup B), DPRD kabupaten agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyesuain APBD tahun anggaran 2020 pada masing-masing daerah.

“Kenapa kami dari Fraksi PKB tidak diberi kesempatan untuk berbicara ketika rapat bersama pihak eksekutif. Padahal saya merupakan anggota DPRD Kabupaten Kotim yang sah..yang seharusnya ketua dprd pertingbangkan bahwa saya jadi anggota dprd dipilih 1000 lebih masyrakat seharus harus paham itu…semntara didalam tatib ataupun aturan pp 12 tahun 2018 bahwa setiap anggota berhak untuk mnyampaikan pendapat…

bahkan sangat jelas disebutkan dalam SKB bahwa DPRD bukan unsur pimpinan saja,” demikian M Abadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *