Pelanggaran Ham Jangan Didefenisikan Semau hati ada Takarannya

oleh -217 views

Palu – Jika Mahfud MD bilang di era Jokowi tidak ada Pelanggaran HAM itu sah-sah saja jika tidak ada fakta, karena ada faktanya maka pernyataan-pernyataan Mahfud MD itu dinilai diucapkan dalam keadaan tidak sadar, alias ngelantur.

Sebagai contoh kasus Penembakan dan Pembantaian yang dilakukan Oleh Organisasi Terlarang di Papua yang menamakan diri OPM/TPM terhadap rakyat sipil dan militer (TNI-Polri) dalam tugas mengamankan Pengerjaan jalan di papua, dimana kehadiran pemerintah pusat yang dipimpin oleh Jokowi untuk serius menumpas para kriminal yang lebih kejam dari teroris tersebut ??? Ungkap Egar.

Belum lagi UU ITE yang multi tafsir serta kadang dijadikan alat politisasi tertentu untuk membumkam dll, apakah ini tidak merupakan bagian dari Pelanggaran HAM yang terorganisir ??? Memaknai Arti Pelanggaran HAM Dalam pasal 1 ayat 6 No.39 Tahun 1999, definisi pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Lalu dalam UU No. 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Definisi pelangaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sehinga dapat disimpulkan pelanggaran HAM adalah perbuatan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu ataupun oleh institusi negara lainnya terhadap hak Asasi Individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi penyebabnya.

Adapun penyebab dari pelanggaran Ham adalah sebagai berikut, Pertama Tidak adanya pemahaman terhadap tataran konsep HAM antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa mempunyai paham HAM tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain utamanya dalam pelaksanaannya, Kedua terdapat pandangan HAM yang sifatnya individualistik yang menjadi ancaman kepentingan umum (dikothomi antara individualisme dan kolektivisme)
Kurangnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan, Ketiga Pemahaman yang belum merata mengenai HAM di lingkungan sipil ataupun militer. Sehingga ini menjadi Pekerjaan rumah kita semua untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, bukan membungkam fakta dengan pernyataan-pernyataan murahan yang membuat kegelisahan dikalangan masyarakat milenial maupun yang melek informasi, tegas Presiden Eksekutif LPKN Bung Egar Mahesa, SH.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *