TERBONGKAR..!!! Dibalik Janji Manis Perusahaan, Warga Tolak HGU Manajemen Perusahaan Tidak Hadir Di Gedung Wakil DPRD

oleh -468 views

MUARA TEWEH | Permasalahan Warga Desa Ipu, Desa Nihan melawan PT. Satria Abdi Lestari (SAL) tidak kunjung selesai, mencuatnya masalah penolakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAL setelah adanya penolakan dari Desa Ipu dan Desa Nihan Hilir, sebelumnya hal yang sama juga dilakukan oleh warga Desa Mukut.

Untuk diketahui perusahaan sawit besar PT. SAL beroperasi di wilayah tiga kecamatan di lima Desa dan satu kelurahan yaitu Desa Pendreh, Desa Ipu, Desa Nihan, Desa Karamuan, Desa Mukut dan Kelurahan Lahei.

Terungkapnya penolakan HGU PT. SAL berdasarkan surat resmi dari Kepala Desa Ipu setelah Bung Harianja yang bertindak sebagai pendamping warga menyampaikan surat tersebut di acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat DPRD Barito Utara. Selasa (26/11).

Dalam ruang rapat dengar pendapat di hapadan 13 Anggota DPRD yang hadir Harianja menyampaikan detail permasalahan warga melawan PT. Satria Abdi Lesari.

“Sebelum saya menyampaikan kronologi permasalahan warga pemilik lahan yang kemudian menjadi HGU PT. Satria Abdi Lestari, ijinkan saya menyampaikan titipan surat Kades Ipu yang isinya menolak HGU PT. Satria Abdi Lestari.” Tegas Bung Harianja.

Selain itu, permasalahan warga dengan PT. Satria Abdi Lestari akibat dari janji janji muluk dan tidak dilaksanakan Perusahaan . Perjanjian Kemitraan Usaha Budi daya Sawit di buat dan ditanda tangani pada tahun 2015, dan dalam perjanjian tersebut di tegaskan bawah warga akan mendapatkan 20 persen Lahan Sawit Kemitraan.

“Namun hingga saat ini janji janji tersebut tidak terealisasi. Warga sangat kecewa sesungguhnya bukan semata mata karena pengingkaran perjanjian kemitraan yang di janjikan perusahaan kepada warga, akan tetapi melihat situasi dan keberadaan perusahaan yang tidak serius dalam melaksanakan usaha perkebunan sawit yang berpola kemitraan tersebut dengan warga,” ungkap Hari

Sejak perjanjian dibuat dan ditanda tangani bahwa perusahaan menelantarkan sebahagian besar lahan yang sudah diserahkan kepada perusahaan. Dari 15.000 hektar HGU PT. Satria Abdi Lestari menurut informasi yang kami ketahui hanya kira lebih kurang 800 hektar saja lahan yang sudah ditanami kelapa sawit, itupun tidak terawat dengan baik,” Bebernya.

Ia berharap agar anggota DPRD yang hadir turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung keadaan tersebut.

“Kami melihat bahwa rendahnya kualitas dan ketidak seriusan perusahaan PT. Satria Abdi Lestari menjalankan usahanya juga terlihat dari perlakuan Perusahaan terhadap Karyawan. Sejak perekrutan karyawan, Perusahaan tidak memiliki perjanjian kerja dengan karyawan, karyawan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai tenaga kerja, sementara karyawan sebahagian besar adalah masyarakat lokal. Keberadaan PT. satria Abdi Lestari sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat,” papar Hari sapaan akrabnya.

Selain menyampaikan masalah penolakan HGU PT. SAL pendamping warga ini juga meminta kepada DPRD dan Unsur Pemerintah terkait untuk melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap perusahaan PT. Satria Abdi Lestari misalnya dokumen Ijin Lokasi, Ijin Usaha, IUP-B, Ijin HGU, IPK, Pembayaran Pajak, AMDAL, K3, Jamsostek Karyawan dan apabila untuk kepentingan modal usaha kemudian perusahaan melakukan kerja sama permodalan usaha dari Pemerintah dan atau lembaga keuangan seperti bank untuk peruntukan pembiayaan usaha perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (KPPA), ini juga sangat penting di audit, kemana saja dana itu di pergunakan” harap Harianja dengan tenang di RDP DPRD Barut yag dipimpin oleh Parmana Setiawan.

Ironisnya, Ketika anggota dewan mengklarifikasi pernyataan dan keterangan Hariana selaku pendamping warga kepada Aspio dan Arbain, yang mengaku sebagai Humas PT. Satria Abdi Lestari dan sekaligus sebagai utusan perusahaan.

Dengan singkat Aspio hanya akan menyampaikan permasalahan ini ke pimpinan Perusahaan sedang sakit dan sekarang ada dijakarta.

“Saya akan sampaikan ke pimpinan kami pak, ujar aspio menjawab anggota Dewan.

Dengan Ketidak hadiran Pimpinan PT. Satria Abdi Lestari membuat anggota Dewan yang hadir merasa kecewa termasuk Wakil Pemerintah yang hadir dalam RDP tersebut.

Karena tidak ada hasil dalam RDP antara warga selaku pemilih lahan dengan perusahaan PT. SAL sehingga pimpinan sidang menunda untuk mengambil kesimpulan agar pertemuan dilanjutan pada di Minggu ke-2 bulan Januari 2020 mendatang, dengan harapan kehadiran dari Pimpinan PT. SAL diharapkan agar bisa hadir.

Diluar Kegiatan RDP, kepada Media ini Harianja menyampaikan,” Harapanya agar Kepolisian melakuakan investigasi menyeluruh terhadap PT. Satria Abdi Lestari. Dengan demikian permasalahan perusahaan dengan warga akan terjawab dengan gamblang. Bagaimana mungkin warga enjoy dengan harapannya bila misalkan perusahaan yang dulunya dipercaya ternyata tidak secara utuh memiliki legalias,” pinta Harianja.

Sementara saat di konfirmasi kepada pihak perusahaan Ali selaku manager melalui via telpon enggan memberikan komentar terakit hasil RDP PT SAL di DPRD, malah meminta kepada media untuk menunggu hasil RDP yang kedua.

Sangat disayangkan olah sikap perusahaan PT. SAL ini sama seperti tidak menghargai undangan DPRD sebagai wakil Rakyat yang mengadu permasalahan, bahkan terkesan mengulur waktu dan mempermainkan permasalahan dengan enggan menghadiri RDP ada apa..???

[Alus]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *